Pengadilan Federal Amerika Serikat membekukan sementara dana kompensasi senilai 1,8 miliar dolar AS (sekitar Rp32 triliun) yang dibentuk oleh pemerintahan Donald Trump. Dana yang diberi nama 'Anti-Weaponization Fund' ini dimaksudkan untuk membantu individu yang merasa menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan negara secara politik. Namun, keberadaan dana ini menuai kontroversi karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan minim pengawasan publik.

Hakim Distrik Federal Leonie Brinkema mengeluarkan perintah pembekuan hingga sidang berikutnya pada 12 Juni, menyusul gugatan yang menyebut dana tersebut sebagai 'kesepakatan kolusif' antara Trump dan pemerintahannya tanpa otorisasi Kongres. Departemen Kehakiman AS menyatakan tidak setuju dengan keputusan pengadilan, tetapi tetap mematuhinya.

Kontroversi ini tidak hanya datang dari Partai Demokrat. Beberapa anggota Partai Republik juga khawatir dana ini bisa digunakan untuk memberi kompensasi kepada terdakwa kasus penyerbuan Gedung Capitol 6 Januari 2021. Bahkan, pimpinan Partai Republik di Senat sempat menunda pemungutan suara terkait anggaran imigrasi karena kekhawatiran serupa. Menurut laporan media seperti Axios, pemerintahan Trump kini berencana membatalkan dana ini sepenuhnya.