
Tekanan ekonomi dan politik di balik blokade ini memberi konteks penting bagi rekan atau kolega yang mengikuti perkembangan Timur Tengah.

AS Pertahankan Blokade Selat Hormuz Alur cerita dan fakta utama
Amerika Serikat terus mempertahankan blokade di Selat Hormuz sebagai bagian dari tekanan strategis terhadap Iran. Menurut analis keamanan Rico Marbun dari NTU, kebijakan ini bertujuan ganda: membatasi ekspor-impor Iran untuk memaksanya kembali ke meja perundingan, sekaligus menunjukkan dominasi global kepada publik domestik AS. Jalur maritim yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini vital bagi pasokan minyak global, sehingga setiap gangguan berdampak luas.
Militer AS melalui CENTCOM telah mengalihkan 89 kapal komersial sebagai bagian dari blokade total yang ditunjukkan dalam video di media sosial. Meski biaya materiil bagi AS masih kecil—hanya 1,7 persen dari anggaran Departemen Pertahanan—tekanan nonmateriil dalam negeri semakin nyata. Kenaikan harga bahan bakar minyak dan pemilu sela AS pada November 2026 menjadi faktor penting yang memengaruhi narasi kekuatan militer.
Kebijakan blokade ganda muncul setelah Iran sebelumnya membatasi akses kapal asing. Dengan membalas dengan blokade total, AS ingin menunjukkan bahwa kerugian tidak hanya bisa ditentukan oleh Iran. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah, dengan konsekuensi ekonomi dan politik yang saling terkait antara kebijakan luar negeri dan dinamika domestik.
Fakta
- AS terus lakukan blokade total di Selat Hormuz untuk tekan ekspor-impor Iran.
- Pengamat Rico Marbun sebut dua tujuan: tekan Iran ke meja perundingan dan tunjukkan dominasi ke publik domestik AS.
- CENTCOM alihkan 89 kapal komersial untuk pastikan kepatuhan blokade.
- Biaya militer AS hanya 1,7% dari anggaran Departemen Pertahanan, kerugian utama bersifat nonmateriil.
- Tekanan domestik termasuk kenaikan harga BBM dan pemilu sela November 2026 yang berpotensi merugikan partai Trump.
Eksplainer berita visual Canto. Alat AI dapat membantu proses produksi. Kebijakan editorial





