Pemerintah Iran meluncurkan layanan berbayar 'Internet Pro' yang hanya bisa diakses oleh kalangan profesional seperti startup, perusahaan teknologi, dan anggota kamar dagang. Kebijakan ini menuai kritik karena mengubah akses internet dari hak publik menjadi privilese eksklusif bagi kelompok tertentu, sementara masyarakat umum, mahasiswa, dan pekerja informal tetap terbatas aksesnya. Surat kabar Shargh dan aktivis hak digital menyebut kebijakan ini memperlebar kesenjangan digital dan mengancam kebebasan informasi.

Meski disebut sebagai akses internet khusus, layanan Internet Pro tetap tidak membuka platform global seperti Instagram, X, dan YouTube tanpa penggunaan VPN. Setiap pengguna wajib mendaftarkan identitas resmi dan nomor telepon, memperkuat kekhawatiran akan pengawasan digital yang semakin intensif. Banyak warga biasa, terutama di daerah, kini kesulitan mengakses internet secara bebas karena harga VPN di pasar gelap melambung akibat tekanan ekonomi.

Situasi diperparah oleh inflasi yang melampaui 50 persen dan melemahnya nilai rial, yang membuat jutaan pelaku usaha mikro kehilangan sumber pendapatan dari aktivitas online. Pemerintah membentuk tim manajemen krisis digital yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Reza Aref, namun arah kebijakan tersebut masih dirahasiakan. Kebijakan ini mencerminkan benturan antara kontrol negara dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang setara.