Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) berperan sebagai penyedia stok perumahan nasional dengan memanfaatkan aset lahan di sekitar stasiun. Langkah ini bertujuan menjawab backlog perumahan yang mencapai 12 juta unit di seluruh Indonesia, dengan fokus pada integrasi hunian dan transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). KAI mengelola sekitar 600 stasiun di seluruh Indonesia, termasuk 80 di kawasan Jabodetabek, yang dinilai strategis untuk dikembangkan menjadi kantong-kantong perumahan terpadu.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan perusahaan memiliki 327 juta meter persegi lahan di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera. Salah satu proyek utama adalah pengembangan hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, yang dijadwalkan dimulai pada Juli 2026. Lahan seluas 62 hektare akan dikembangkan tidak hanya untuk hunian, tetapi juga kawasan komersial, bisnis, dan fasilitas pendukung oleh anak usaha KAI, PT KA Properti Manajemen.

Pemerintah juga mendorong pembentukan sistem antrean berbasis down payment atau keanggotaan untuk mencatat permintaan rumah secara lebih akurat. Inisiatif ini sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah dan transformasi besar sektor perumahan. Namun, realisasi pasar masih jauh dari angka backlog, sehingga pemanfaatan aset strategis seperti lahan stasiun menjadi kunci untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan di sektor perumahan.